Dekan FPIK Berperan aktif dalam “Seminar penjaringan masukan Visi RPJPN 2025-2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Bappenas
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Unsoed Dr. Endang Hilmi, S.Hut., M.Si turut berpartisipasi pada agenda “Seminar penjaringan masukan Visi RPJPN2025-2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) bersama 22 Perguruan Tinggi lainnya diantaranya FPIK IPB, FPIK Unpad, FPIK Undip, FPIK Brawijaya, FPIK papua, FPIK Pattimura, FPIK Hasanuddin dan lainnya, termasuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian/Lembaga, Asosiasi/Usaha/Himpunan, NGO terkait. Acara Seminar tersebut diselanggarakan pada Senin, 20 Maret 2023, Ruang DH 1-5 Kementerian PPN/ Bappenas, Jl. Taman Suropati No 2A, Menteng, Jakarta Pusat.
Tujuan diselenggarakannya Seminar ini adalah (1.) Menyampaikan visi RPJPN 2025-2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan; (2.) Mengidentifikasi isu-isu pembangunan nasional terkait pembangunan kemaritiman untuk RPJPN 2025-2045.
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, dalam rangka merealisasikan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Akan berakhirnya RPJPN 2005-2025, maka diperlukan masukan untuk RPJPN 2025-2045 dari berbagai Instansi terkait. Untuk mendukung Kementerian PPN/Bappenas yang pada saat ini sedang menyusun dokumen RPJPN 2025-2045 dengan visi Negara Maritim yang Maju, Berdaulat dan Berkelanjutan.
Acara Seminar diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Sekretaris Kementerian PPN /Sekretaris Utama Bappenas; Sambutan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Visi RPJPN 2025-2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan; Arahan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Penyerahan Buku Maritim 2045 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas; dilanjutkan Diskusi Panel yang di Moderatori oleh Prof. Luky Adrianto M.Sc, Ph.D diantaranya membahas Aspek-aspek untuk mendukung Pembangunan Kemaritiman dalam Visi RPJPN 2025-2045terkait : Setting the Context, Aspek Pertahanan Kemaritiman, Aspek Konektivitas dan Logistik, Aspek Perikanan, serta Aspek Agromaritim.
Dengan dikajianya Aspek-aspek tersebut, diharapkan diperoleh masukan-masukan terbaik terhadap sasaran jangka panjang pembangunan negara maritim untuk mencakup terwujudnya kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia, terciptanya industri berbasis maritim yang kuat dan maju untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dapat tercapai. Pembangunan maritim diarahkan untuk mendorong keterkaitan antar wilayah melalui penguatan rantai produksi dan distribusi khususnya pada industri berbasis maritim (RD_red).